Portal Resmi · Keluarga Mahasiswa UII

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Lembaga legislatif Keluarga Mahasiswa UII yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi mahasiswa.

Profil Lembaga Produk Hukum

Produk Hukum

Landasan Hukum Keluarga Mahasiswa UII

Arsip resmi PDKM, GBHKM, PKM, dan PDPM-U yang dapat diakses oleh seluruh civitas kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia.

Akses Produk Hukum Surat Keputusan

Aspirasi Mahasiswa

Rumah Aspirasi Mahasiswa UII

Setiap kritik, saran, dan gagasan mahasiswa dicatat dan diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Sampaikan Aspirasi

01 / 03

Tentang DPM UII

3 Fungsi Utama

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia

Profil Dewan

Legislasi

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPM UII bertugas merancang, membahas, dan menetapkan seluruh produk hukum yang berlaku di lingkungan mahasiswa. Tugas ini mencakup penetapan aturan tertinggi seperti Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM UII) dan Garis-garis Besar Haluan KM UII (GBHKM UII), hingga pembentukan Peraturan KM, Peraturan DPM, serta Keputusan DPM UII yang menjadi acuan legalitas seluruh aktivitas organisasi kampus.

Anggaran

Dalam fungsi anggaran, DPM UII memiliki wewenang penuh untuk membahas dan menetapkan arah kebijakan keuangan Keluarga Mahasiswa. Hal ini meliputi penetapan besaran sumber dana KM UII, pengalokasian anggaran kerja operasional bagi lembaga legislatif, eksekutif (LEM UII), maupun lembaga-lembaga khusus, serta penyusunan aturan distribusi dan pertanggungjawaban dana kemahasiswaan.

Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, DPM UII berperan mengawal jalannya roda kepengurusan agar tetap sesuai dengan aturan hukum dan garis kebijakan yang berlaku. DPM UII memverifikasi rencana strategis dan program kerja LEM UII di awal periode, memberikan instruksi secara periodik atas pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan LEM UII per triwulan, serta melakukan koordinasi secara periodik terhadap laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) per triwulan. Pengawasan ini diakhiri dengan kewenangan menilai (baik menerima atau menolak) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan lembaga tingkat universitas dan fakultas, serta Laporan Akhir Jabatan LEM UII.

Produk Hukum